Keputusan Presiden

Nomor	Tentang
1 TAHUN 1999	PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
2 TAHUN 1999	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1984.
1 TAHUN 2000	PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION.
2 TAHUN 2000	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
1 TAHUN 2001	PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH)
2 TAHUN 2001	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
1 TAHUN 2002	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
2 TAHUN 2002	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
1 TAHUN 2003	KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2 TAHUN 2003	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
1 TAHUN 2004	DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003
2 TAHUN 2004	PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
1 TAHUN 2005	KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PERTEMUAN KHUSUS PARA PEMIMPIN NEGARA-NEGARA ASEAN, NEGARA-NEGARA LAIN, DAN ORGANISASI - ORGANISASI INTERNASIONAL MENGENAI PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
2 TAHUN 2005	KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 TAHUN 2006	PEMBENTUKAN PENGADAILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
2 TAHUN 2006	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 HIJRIYAH
2 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS, PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, DAN PENGADILAN NEGERI BUOL
1 TAHUN 2008	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1 TAHUN 2009	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

 

TAHUN DISAHKAN
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
2010	2011

Continue reading →

Instruksi Presiden

Nomor	Tentang
1 TAHUN 2000	PERMASALAHAN ORANG ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI
2 TAHUN 2000	PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
1 TAHUN 2001	PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA DI KOMPLEK KEMAYORAN
2 TAHUN 2001	PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER BERBAHASA INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1 TAHUN 2002	PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH
2 TAHUN 2002	PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT
1 TAHUN 2003	PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
2 TAHUN 2003	PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 TAHUN 2003 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA TAHUN 2005
1 TAHUN 2004	PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2 TAHUN 2004	DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1 TAHUN 2005	KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2 TAHUN 2005	KEBIJAKAN PERBERASAN
1 TAHUN 2006	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
2 TAHUN 2006	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
1 TAHUN 2007	PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
2 THUN 2007	PERCEPATAN REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH
1 TAHUN 2008	KEBIJAKAN PERBERASAN
2 TAHUN 2008	PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
1 TAHUN 2009	PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1 TAHUN 2010	PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

 

TAHUN DISAHKAN
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
2011

Continue reading →

Setingkat Menteri

Adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan setingkat menteri tapi bukan termasuk dalam kementrian, baik kementrian koordinator maupun kementrian negara. Lembaga-lembaga tersebut bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Lembaga-lembaga Negara tersebut adalah:

• Kejaksaan Agung
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Republik Indonesia
• UKPPPP (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)

Continue reading →

Menteri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untuk periode kedua, 2009 - 2014, pada 20 Oktober 2009. Bersama Wakil Presiden Boediono, Presiden SBY diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBY mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.  Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pementukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas:

• Urusan pemerintahan yang nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
• Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
• Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.

berikut ini menteri-menteri yang ada di Indonesia :

• Sekretariat Negara
• Agama
• Energi dan Sumber Daya Mineral
• Luar Negeri
• Dalam Negeri
• Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Kehutanan
• Kesehatan
• Keuangan
• Pertahanan
• Perindustrian
• Sosial
• Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Kelautan dan Perikanan
• Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Komunikasi dan Informatika
• Pekerjaan Umum
• Perhubungan
• Pendidikan dan Kebudayaan
• Perdagangan
• Pertanian
• Badan Usaha Milik Negara
• Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
• Lingkungan Hidup
• Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Perencanaan Pembangunan Nasional
• Pembangunan Daerah Tertinggal
• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Perumahan Rakyat
• Riset dan Teknologi
• Pemuda dan Olahraga

Continue reading →

Menteri Koordinator

Menteri Koordinator, adalah Menteri Negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasi penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan dibidang yang berada dalam tanggung-jawabnya dalam kegiatan pemerintahan Negara.

Tugas Menteri Koordinator diantaranya adalah mengkoordinasi menteri-menteri pada kementerian terkait dan instansi lain yang dianggap perlu, mengkoordinasi penyusunan kebijakan, menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang koordinasinya serta mengikuti perkembangan keadaannya, melakukan koordinasi seerat-eratnya mengenai penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi dengan para Menteri Koordinator lainnya, menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan dibidang tanggung jawabnya kepada Presiden.

Menteri Koordinator mengusahakan agar Menteri/Pimpinan Lembaga di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan kesatuan langkah mengenai kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.

Dalam hal usaha pemecahan masalah bersama Menteri Koordinator belum dapat diperoleh penyelesaian, maka Menteri Koordinator melaporkannya kepada Presiden baik sendiri maupun bersama-sama Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan disertai pertimbangan-pertimbangannya untuk mendapatkan keputusan atau petunjuk Presiden.

Dalam menjalankan segala tanggungjawabnya, Menteri Koordinator dibantu oleh staff yang terdiri dari, Sekretaris Menko, Asisten Menteri Koordinator, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dan Staff Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

berikut ini menteri koordinator yang ada di Indonesia :

• Menko Polhukam
• Menko Bidang Perekonomian
• Menko Bidang Kesra 

Continue reading →

Wakil Presiden RI

Nama	Prof. Dr. Boediono, M.Ec.
Tempat/ Tgl Lahir	Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943
Alamat	Jl. Mampang Prapatan XX No.26, Jakarta Selatan
Agama	Islam
Status Perkawinan	Menikah
Nama Istri	Ny. Herawati
Jumlah Anak	1. Ratriana Ekarini
	2. Dios Kurniawan

 

Pendidikan

1. Sarjana Ekonomi di University of Western, Australia (1967)
2. Master di Bidang Ekonomi dari Monash University, Australia (1972)
3. Doctor of Philosophy dari Wharton School, University of Pennsylvania, AS (1979)

 

Riwayat Pekerjaan

1. 2009 - sekarang : Wakil Presiden Republik Indonesia
2. 2008 - 2009 Gubernur Bank Indonesia
3. 2005 - 2008 Menko Perekonomian Indonesia
4. 2001 - 2004 Menteri Keuangan
5. 1998 - 1999 Menteri Negara Bappenas
6. 1993 - 1998 Direktur Bank Indonesia (saat ini setara Deputi Gubernur)
7. 1988 - 1993 Deputi Ketua Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas
8. 1996 - 1997 Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR
9. 1997 - 1998 Direktur I BI Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter
10. 1973 - 2009 : Guru Besar / Dosen

Penghargaan

Bintang Mahaputra Adipradana tahun 1999

Continue reading →